Gubernur Dinilai Keliru

Julius Miagoni Soal Permintaan Tidak Demo Tanggal 1 Mei

Jayapura - Terkait pernyataaan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta  masyarakat tidak melakukan aksi demo tanggal 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi Papua oleh pemerintah RI, mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Miagoni menganggap Gubernur keliru karena membatasi hak demokrasi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Apa yang disampaikan gubernur sangat bertentangan dengan azas demokrasi, karena berupaya membungkam kebebasan berekspresi warga Papua, dan jelas itu keliru,”ujar Miagoni kepada Bintang Papua, Jumat 26 April. 
Menurutnya, di era demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, asalkan tidak anarkis atau melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. “Semestinya pemerintah bertugas mengawal aspirasi masyarakat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan malah mencoba membungkamnya,”kata dia.
Gubernur, lanjutnya, jangan membatasi ruang demokrasi masyarakat. Kegiatan penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi. “Peringatan 1 Mei bagi masyarakat Papua kan bukan kali ini saja dilaksanakan, tapi sudah sejak Indonesia Papua masuk Indonesia, jadi bukan hal baru,”imbuhnya.

Lanjut dia,  masyarakat Papua akan kecewa bila  gubernur melarang  pelaksanaan aksi pada 1 Mei sebagai peringatan hari aneksasi. “Masyarakat pasti kecewa, dan kalaupun diperingati bukan papau langsung lepas dari NKRI,”tandasnya. 
Bila alasannya telah banyak perubahan yang terjadi di Papua dan pemerintah pusat sangat perhatian, tentu itu harus diakui. Tapi bukan lantas itu bisa  meredakan keinginan masyarakat Papua untuk memperjuangkan hak politiknya,”tegasnya. 
Sumbangan negara ke Papua besar sehingga membatasi peringatan 1 Mei tidak relevan. Bukan hanya pusat yang berkontrubusi ke Papua, Papua juga memberikan kontribusi yang besar ke pusat. Banyak kekayaan alam Papua yang diberikan kepada  negara. Harusnya semua pihak harus berpikir bagaimana dialog bisa dilakukan.
“Bukan persoalan  makan minum, tapi ini masalah  sejarah. Orang Papua merasa hak politiknya dirampas. Sehinggga nuraninya untuk menggali kebenaran itu terus terpatri,”tegasnya.
Julius Miagoni melanjutkan, ini bukan persoalan senag atau tidak, tapi DPR Papua sebagai refresentasi rakyat, harus mengontrol pemerintahan. “Ini bagian dari tugas saya mengawasi pemerintah,

Suara Weandogga: "TPN-OPM Sejati Belum Pernah Menyerah Kepada Pemer...

Suara Weandogga: "TPN-OPM Sejati Belum Pernah Menyerah Kepada Pemer...: Tanggapan TPN-OPM Markas Pusat atas Pemberitaan Media Massa Indonesia Tentang 212 Anggota OPM, dibawah Pimpinan Danny Kogoya Kemba...

"TPN-OPM Sejati Belum Pernah Menyerah Kepada Pemerintah Colonial Republik Indonesia Selama Ini"

Tanggapan TPN-OPM Markas Pusat atas Pemberitaan Media Massa Indonesia Tentang 212 Anggota OPM, dibawah Pimpinan Danny Kogoya Kembali Ke NKRI sebagai berikut:

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) memberitahukan kepada publik bahwa TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada Pemerintah Colonial Republik Indonesia.

Mereka-mereka yang menyerah itu adalah oknum-oknum, yang mengalami suatu krisis iman dan mental. Artinya, karena salah kerja maka Tuhan mencabut hikmat yang diberikan-Nya dan mereka kehilangan roh-roh yang melindungi mereka sendiri. Ada tiga Roh yang melindungi TPN-OPM, yaitu Roh Tuhan, Roh Alam dan Roh Moyang.

Ketiga Roh ini melindungi Pejuang-Pejuang Papua, yang berjuang dalam Organisasi TPN-OPM. Jika Anggota TPN-OPM itu sendiri salah kerja, maka oknum tersebut akan kehilangan tiga roh yang disebutkan di atas dan mendapat maut.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang tergabung dalam Komando Nasional berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012 tidak terpengaruh dengan pernyataan 212 Anggota OPM yang menyatakan kembali ke NKRI.

Danny Kogoya dan Anggotanya yang menyerah kepada NKRI ini adalah yang pernah menentang Sidang terhormat (KTT TPN-OPM) di Markas Perwomi Biak, pada tanggal 3 Mei 2012 dan wallout dari Sidang pada saat itu.

Oleh karena itu, TPN-OPM memberitahukan kepada segenap Pimpinan dan Anggota TPN-OPM atau pun Anggota KNPB Militan yang pernah ikut KTT di Biak lalu keluar jalur dan bergabung ke faksi lain, kemudian melakukan pembusukan atau provokasi rakyat, agar Anda hati-hati dan segera berhenti. Mengapa? Karena Nasibmu sama dengan Danny Kogoya cs.

Perjuangan Papua Merdeka adalah Perjuangan Suci. Dengan demikian, maka bagi generasi muda Bangsa Papua yang bergabung dan melanjutkan perjuangan harus bersih diri. Artinya, berjuang dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena segala sumber pengetahuan berasal dari Tuhan, dan Pengetahuan tanpa hikmat Tuhan pada hakekatnya sia-sia.

Untuk Danny Kogoya dan anggotanya yang menyerah kepada NKRI ini, TPN-OPM yang bergabung dalam Komando Nasional dibawah Pimpinan Gen. Goliath N. Tabuni memakhluminya.

Dan Daniel Kogoya cs ini bukan TPN-OPM seperti Goliath Tabuni, Kelly Kwalik (alm), Daniel Kogoya (alm) di Mapenduma, Tadius Magai Yogy (alm); Richard Joweny; Mathias Wenda; Bernard Mawen; Meklianus Awom (alm) dan Pimpinan TPN-OPM lain yang kami belum sebutkan nama.

Daniel Kogoya cs ini bukan merupakan pejuang sejati TPN, namun mereka hanja sebagai pengungsi di PGN yang tidak jelas status mereka. Artinya, General Refugess Status atau Political Aslylum Seeker Status. Karena nilainya beda dan penanganannya pun beda.

Dan kelompok Daniel Kogoya yang menyerah ini adalah orang-orang yang tidak produktif, maka tidak terlalu penting bagi TPN-OPM sejati. Dan menurut hukum Revolusi, mereka ini adalah penghianat perjuangan Bangsanya.

Ingat, TPN-OPM sejati tidak akan menyerah kepada Pemerintah Colonial Republik Indonesia, melainkan berjuang terus sampai Tuhan Jesua datang kembali mengadili Indonesia atas kejahatan mereka.

Bukti Pemberitaan Media-Media Indonesia yang dimaksud boleh click link dibawah ini:

1. Dany Kogoya dan Ratusan Pengikutnya Insyaf 

 http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/921-dany-kogoya-dan-ratusan-pengikutnya-insyaf 

2. Penuturan Dany Kogoya Menyatakan Diri Kembali ke Pangkuan NKRI : Pembunuhan dan Pemberontakan Hanya Korbankan Rakyat                                   http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/919-penuturan-dany-kogoya-menyatakan-diri-kembali-ke-pangkuan-nkri–pembunuhan-dan-pemberontakan-hanya-korbankan-rakyat

Pesan Buat Pangdam dan Kapolda:

Tuan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, dan Tuan Kapolda Tito Karnavian yang terhormat Anda jangan berbesar hati dengan menyerahnya 212 Anggota OPM dibawah pimpinan Danny Kogoya, karena itu hanya sekelompok orang dan hal biasa. Artinya, dari dulu memang banyak menyerah, tetapi perjuangan belum pernah berhenti.

Cara-cara propaganda murahan seperti sekarang ini, pernah juga dilakukan oleh Colonel Burhanudin Siagian di tahun 2006-2008 di Papua. Perannya sama dan metode pun sama, namun hasilnya nihil dan TPN-OPM tetap berjuang terus.

Akhirnya, Colonel Burhanudin Siagian masuk daftar Kriminal PBB 2008 dan terpaksa dipindahkan dari Papua dan non jobs. Pak Pangdam dan Kapolda, ingat baik-baik cara Anda sama maka Anda pun  bisa jadi target Daftar Kriminal PBB seperti Burhanudin Siagian, karena cara propagandanya sama.

Ingat, Mayoritas Rakyat Bangsa Papua Barat bersama TPN-OPM sejati masih berjuang. Dengan demikian, maka waktu Tuhan Indonesia akan angkat kaki dari Tanahnya Bangsa Papua Barat.

Sudah cukup Indonesia merampas, mencuri, memperkosa dan membunuh Umat Tuhan dari Bangsa Papua, ras Melanesia di Negeri Paradise ini.

Demikian, tanggapan TPN-OPM Markas Pusat atas pemberitaan Media Massa Indonesia tentang 212 Anggota OPM Menyerah ke NKRI ini dibuat dan dikeluarkan guna menjadi perhatian oleh semua pihak dan dapat dilaksanakannya. Terima kasih atas perhatian Anda.

Dikeluarkan Di : Markas Pusat

Pada Tanggal    : 26 Januari 2013

AN. Panglima Tinggi TPNPB

Kepala Staf Umum TPNPB

                  ttd

Mayjen Teryanus Satto

NRP. 7312.00.00.003

Marni Gilbert & Maire Leadbeater: Berdiri untuk Papua Barat

Indonesia telah lolos pelanggaran hak asasi manusia, menulis Marni Gilbert dan Maire Leadbeater

Indonesia telah meminggirkan penduduk pribumi dengan mendorong migrasi dari daerah yang lebih padat nya. Photo / Getty ImagesMemperluasIndonesia telah meminggirkan penduduk pribumi dengan mendorong migrasi dari daerah yang lebih padat nya. Photo / Getty Images
Sudah tepat kontroversial dari waktu proyek percontohan pertama lima tahun lalu, namun Pemerintah kita tampaknya diatur untuk terus memberikan bantuan kepada polisi di Indonesia yang dikuasai Papua Barat. Apakah ada yang serius berpikir bahwa suatu kursus tentang Polmas dapat mengubah kepolisian yang modus operandi adalah intimidasi dan kekerasan brutal?
Meskipun sedikit dipublikasikan, Selandia Baru juga melatih perwira militer Indonesia di kami Angkatan Pertahanan Staf dan Komando College. Pada tahun 2011 kami melatih petugas dari Kopassus, pasukan khusus ditakuti. Bulan lalu 11 orang Kopassus menyerbu penjara

Yogyakarta dan ditembak mati empat tahanan. Itu hanya yang terbaru dalam daftar kejahatan mengerikan yang meliputi 2.001 pembunuhan pemimpin karismatik kemerdekaan Theys Eluay Papua Barat.
Butuh banding ke Kantor Ombudsman sebelum kita bisa mengekstrak informasi tentang apakah Selandia Baru dianggap catatan hak asasi manusia dari perwira Kopassus sebelum menerima dia. Tapi jawabannya adalah cukup sederhana - tidak ada pemutaran HAM dilakukan.
Papua Barat telah berkampanye untuk kebebasan sejak 1960-an ketika rencana Belanda untuk mempersiapkan negara untuk kemerdekaan tergelincir.
Negara-negara Barat dan bahkan PBB memilih untuk tinggal di sisi dengan Indonesia dan menutup mata untuk penipuan "tindakan pilihan bebas" pada tahun 1969. Hanya sedikit lebih dari 1000 dipilih sendiri dan laki-laki mengancam mengambil bagian dalam pemungutan suara yang telah dilakukan sejak didiskreditkan sepenuhnya.
Represi yang keras di Indonesia telah mengakibatkan korban tewas sedikitnya 100.000, dan aliran pengungsi lebih dari 10.000. Hari ini para pemimpin muda dari gerakan perlawanan damai menggambarkan tanah mereka sebagai salah satu penjara besar di mana tidak ada aktivis atau pembela hak asasi manusia adalah bebas dari surveilans atau para tindakan hukuman dari polisi dan militer.
Indonesia telah meminggirkan penduduk pribumi dengan mendorong migrasi dari daerah yang lebih padat penduduknya untuk sejauh bahwa orang Papua sekarang mungkin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.
Di daerah terpencil ada laporan rutin tentang kematian massal melalui kombinasi gizi buruk dan penyakit menular diobati.
Para pemimpin Gereja dan tradisional berulang kali menyerukan dialog antara pemerintah Indonesia dan perwakilan dari masyarakat Papua. Mereka ingin proses ini dimediasi oleh pihak ketiga - mungkin tetangga Pasifik seperti Selandia Baru.
Papua Barat dalam lubang hitam ketidakjelasan media sejak Indonesia bar hampir semua wartawan internasional, meskipun beberapa mengelola untuk mengunjungi secara sembunyi-sembunyi dan beberapa berani "jurnalis warga" menyebarkan laporan dan video di internet. The Pacific tur pemimpin suku yang berbasis di Inggris Benny Wenda pada bulan Februari membantu mengubah sorotan pada Papua Barat. Di Wellington Speaker David Carter dilarang Benny dari berbicara di tempat parlemen, sehingga memastikan perhatian media yang baik dan mengekspos Pemerintah "tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan" pendekatan.
Yang penting, kunjungan Benny membantu menyalakan kembali Papua debat Barat di Melanesia. Sekarang mungkin bahwa kelompok ujung tombak Melanesia negara, yang meliputi gerakan New Caledonia kemerdekaan (FLNKS), serta Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Vanuatu akan memberikan perwakilan Papua status pengamat resmi Barat ketika bertemu pada bulan Juni.
Dalam istirahat dengan masa lalu, beberapa tokoh Papua New Guinea politisi mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap yang kuat untuk meningkatkan hak asasi manusia di seberang perbatasan di Papua Barat.
Fiji benar mengklaim perhatian kita, tapi mengapa tidak Papua Barat di mana pelanggaran HAM dari skala? Untuk satu hal itu adalah satu-satunya wilayah di Pasifik memiliki tahanan politik jangka panjang. Pada akhir Maret setidaknya ada 40 tahanan politik, banyak di antaranya telah mengalami penyiksaan dan dipaksa pengakuan. Sebagian besar memiliki biaya berwajah pengkhianatan tapi ini adalah kode untuk tindakan seperti menaikkan dilarang bendera Bintang Kejora atau untuk memimpin demonstrasi menyerukan referendum penentuan nasib sendiri.
Untungnya ada kampanye internasional baru yang menjanjikan untuk mempublikasikan situasi ini. Indonesia, Papua Barat dan LSM internasional baru saja bergabung bersama untuk meluncurkan papuansbehindbars.org, rekening terdokumentasi dari semua orang menjalani hukuman untuk non-kejahatan atau menjalani interogasi.
Kelompok kami akan membuat kampanye untuk membebaskan para tahanan politik Papua Barat prioritas.
Pemerintah menghadapi pilihan. Mempertahankan hak-hak Papua Barat dan bekerja dengan negara-negara Melanesia karena mereka aduk untuk bertindak. Atau melanjutkan bisnis seperti biasa dengan Indonesia - melatih pasukan penindasan dan pengucilan pemimpin Papua Barat.
Marni Gilbert dan Maire Leadbeater adalah anggota Papua Barat Aksi Auckland.

PASUKAN DENSUS 88 DIMINTA DITARIK DARI PANIAI

Operasi penyisiran di sejumlah kampung di Kabupaten Paniai, bahkan aparat bersenjata lengkap masuk ke rumah-rumah warga, membangkitkan trauma berkepanjangan semenjak masa Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan puluhan tahun silam. Aksi represif oleh aparat keamanan berdalih mengejar kelompok bersenjata pimpinan John Yogi sudah dilakukan sejak ayahnya, Thadeus Yogi, masih hidup.

Perasaan takut walau ingin bersuara, selalu dialami oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Paniai. Ketakutan makin bertambah karena dalam kurun waktu dua tahun terakhir selalu ada penambahan pasukan dari luar Paniai, bahkan luar Tanah Papua.
“Terus menerus kami bicara supaya jangan kirim pasukan. Tapi, ini belum ada respon. Masyarakat sudah pada takut, dari dulu traumanya, jadi Densus 88 itu ditarik saja,” ujar Pemuka Jemaat Kingmi Papua di Paniai, Pendeta Nicolaus Degei, Kamis (25/4).
Kata dia, beberapa kali ada pengejaran kelompoknya John Yogi. Tetapi, anehnya, warga sipil yang tidak tahu apa-apa ikut ditangkap. Ada juga yang diintimidasi, dalam tekanan minta antar ke tempat persembunyian John Yogi Dkk.
“Masyarakat ini, umat kami ini, tidak tahu apa-apa. Mungkin karena satu suku, badan hitam, rambut keriting, dikira mereka juga anggotanya John Yogi. Padahal tidak. Harus bedakan, jangan samakan semua. Umat kami banyak yang ketakutan, karena mengalami hal-hal begitu,” tuturnya.

Belum lama ini, sebut dia, polisi tangkap warga sembarang. Digiring ke Mapolres, diminta keterangan, diintimidasi, dipaksa mengaku, dan lain-lain. Kasus berikut, 6 Maret 2013, ada anak balita diperlakukan tak manusiawi, sedangkan ibunya dianiaya. Dalam kondisi hamil, disuruh buka pakaian, buah dada dan alat kemaluannya diramas, hingga ibu itu ketakutan.
“Anggota kalau turun, tidak bedakan anak ka perempuan ka, semua perlakukan sama. Ada beberapa warga sempat ditangkap bodoh-bodoh. Padahal tidak ada indikasi mereka anggota John Yogi. Tentang kejadian itu, data-datanya ada,” kata Degei.
Sejumlah tindakan tersebut, menurutnya, menunjukan arogansi aparat keamanan yang ditugaskan di Kabupaten Paniai. “Seenak mereka tangkap, perlakukan tidak manusiawi, dianiaya, teror. Ada data, aparat sudah tidak profesional,” ujar Pendeta Nico.
Menindaklanjuti suara masyarakat, ia mengatakan, lembaga independen termasuk Komnas HAM harus turun investigasi rentetan kasus kekerasan di Kabupaten Paniai. Kemudian, Kapolda dan Kapolri, termasuk Pangdam, diminta agar segera menghentikan tindakan anak buahnya.

Usamah : Diberi Ijin Atau Tidak, Rakyat Tetap Demo

Badan Kontrol Tim Kerja Rekonsiliasi Persatuan
Nasional Papua, yang di wakili Usamah Usman Yogobi, mengatakan,
 pada momen tanggal 1 Mei mendatang, mau ada ijin atau tidak 
yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan tegas disampaikan 
masyarakat Papua tetap turun jalan melakukan demo damai, 
memperingati hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI.
Menurutnya, demo damai yang akan dilakukan tanggal 1 
Mei ini, pihak Polri dan TNI harus menanggapinya  
dengan cara yang sehat dan dewasa. “Tanggal 1 Mei ada beberapa seruan yang harus kami 
keluarkan atas nama tim kerja peringatan 1 Mei, antara lain kami meminta kepada Pemerintah
 Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Kapolda dan Pangdam beserta jajarannya dalam 
kaitannya dengan kami membangun demokrasi di Papua dengan cara sehat dan dewasa, 
ini yang kami tergaskan, dengan cara yang sehat dan dewasa dan saling menghargai 
antara pihak dimana kasih rakyat itu menjadi keluhan yang harus disampaikan kepada 
kami,” kata Usamah Usman Yogobi didampingi tiga rekannya ketika menggelar jumpa
 pers, di Café Prima Garden Abepura, Kamis (25/4) kemarin sore.
Menurut dia, aksi yang akan dilakukan baik tanpa ijin atau pun ada ijin itu, hanya untuk 
 menyampaikan tiga hal yang menjadi pokok pikiran rakyat.

“Maka itu kami minta untuk agenda 1 Mei kami tetap akan turun jalan secara tergas
 kami akan turun jalan. Dalam kaitan dengan tiga hal yang pertama persoalan pelurusan
 dasar sejarah bangsa Papua, yang kedua persoalan deadline (batas waktu, red) 
antara Aneksasi paksa Indonesia masuk ke Bangsa Papua Barat dalam kurung
 waktu 50 tahun rakyat Papua fokus untuk menuntut itu. Yang ketiga kami 
melihat bahwa di mana rakyat menyatakan otonomi dalam kaitan dengan 
Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mana terjadi sebuah kegagalan fatal dan 
total, dan  itu yang akan kami sampaikan secara terhormat dan lebih kedepankan 
dalam kaitan dengan menjunjung tinggi etika demokrasi, kehidupan demokrasi 
yang harus dijamin hak – hak asasi manusia itu yang kami lihat,”ujar dia lagi.
Menurutnya, pada aksi damai yang akan dilakukan ini, tidak akan menggangu siapa
 atau kelompok – kelompok lain,bahkan juga pemerintah. Untuk itu  dia berharap, 
dalam demo nanti mereka juga tidak diganggu oleh pemerintah.
“Kami tidak menganggu siapa – siapa, kami tidak menganggu pemerintah dan juga 
pemerintah tidak boleh ganggu kami, karena ini tanah kami, ini tuntutan rakyat,” katanya.
Bahkan dalam menyambut tanggal 1 Mei mendatang ini, dia berharap seluruh
 masyarakat yang ada di Jayapura dan sekiratnya agar bisa turut berpartisipasi 
dalam memberikan bantuan.
“Seluruh rakyat yang ada di wilayah ini baik itu di Kerom, Sarmi, Jayapura, 
 bahkan Sentani dan beberapa wilayah, masyarakat yang di kampung – kampung
 tolong kumpulkan bahan makanan (BAMA), singkong, keladi dan lain- lain untuk
 bantu kami,”harap dia.
Terkait dengan titik atau pusat perkumpulan massa pendemo, dirinya mengatakan itu
 akan menjadi pembahasan dalam rapat internal tim.
“Rencana kegiatan akan menyesuaikan ketika terjadi keputusa rapat internal kami,
 akan kami putuskan. STTP kami sudah layangkan, polisi mau kasi ijin ya baik 
karena saling menghargai. Kami juga sangat menghargai bapak kapolda yang 
menjabat ini orang demokratis, memang dia paham betul tentang demokrasi oleh 
karena itu kami percaya bahwa dia akan kasi keluar ijin,”ujar dia.

Lambert Pekikir Tidak Beraksi di 1 Mei

JAYAPURA – Pimpinan TPN-OPM wilayah perbatasan, Lambertus Pekikir, kepada Bintang Papua menyatakan bahwa tanggal 1 Mei 2013 nanti, dirinya dan segenap pasukannya tidak akan melakukan aksi-aksi, bahkan ia menghimbau kepada semua elemen pergerakan Papua merdeka untuk tenang dan mengikuti proses yang sedang dilakukan oleh dunia internasional terkait upaya kemerdekaan West Papua.
“Kami tidak melakukan aksi atau pergerakan pada 1 Mei, dan saya juga ingin menghimbau kepada semua elemen perjuangan agar tenang dan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan perjuangan, kita sudah menyerahkan upaya perjuangan kepada dunia internasional, mari kita tenang dan mengikuti proses yang sedang diupayakan oleh perwakilan kita di luar negeri,” himbaunya.

Lambert Pekikir juga mengingatkan pada elemen-elemen perjuangan agar jangan sampai moment 1 Mei justru akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan keadaan sehingga nantinya Orang Asli Papua sendiri yang akan menjadi korban.
“Situasi itu bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, dan akhirnya mereka melegalkan penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan kepada Orang Asli Papua hanya karena ada aksi-aksi tersebut,” tambah Lambert mengingatkan.
Bahkan memungkinakan adanya aksi yang disetting untuk kepentingan lain, dan pada akhirnya TPN-OPM atau elemen perjuangan lainnya yang akan menjadi kambing hitam atas aksi yang disetting tersebut,”Kita harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, ketika ada perbedaan pandangan terhadap sebuah moment, maka, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,”

Puisi: PERTAPA (Perempuan, Tanah Papua)

Jika aku punya tangan,
Ingin kutampar para pemotong serat – serat tubuhku,
Ingin kugampar para penambang daging dan darahku,
Ingin kutinju wajah para penjual dan penggadaiku
Sayang seribu sayang,
Aku tak punya tangan,
Tak bisa ‘lap, tumbu dalam muka, tampeleng, pilang’ mereka.
Jika aku punya kaki,
Ingin kuberanjak sekian kilometer dari posisi tidurku,
Agar mereka yang selalu bicara manis demi dapatkan tubuhku,
Terdiam dan sadar bahwa aku tak menginginkan mereka.
Sayang seribu sayang,
Aku tak punya kaki,
Hingga masih saja ‘dapa paku’ dan ‘dapa kurung’ dalam penjara kasat mata.
Jika aku punya pinggul,
Ingin kugoyangkan dengan keras,
Menghempas tangan – tangan kotor itu,
Kala mereka menggerayangiku.
Sayang seribu sayang,
Aku tak punya pinggul,
Hingga kuku – kuku penuh kuman itu tertancap mulus; Merobek kulit.
Jika aku punya gigi,
Ingin kumakan para penjilat yang menjual keperawananku,
Ingin kumamah pedagang – pedagang tubuh dan selaput dara;
Ingin kucabik para pembual politik.
Sayang seribu sayang,
Aku tak punya gigi,
Hingga bibir dan lidahku terus dikulum mereka.
TAPI …
Aku masih punya mata,
Untuk melihat kebuasan dan kebrutalan mereka di tubuhku.
Aku masih punya jantung,
Untuk memompa darah cinta ini ke seluruh sel tubuhku yang terperkosa.
Aku masih punya hati,
Untuk menyaring racun –racun kepahitan hidup.
Aku masih punya telinga,
Untuk mendengarkan jeritan lapar bocah – bocah dusun sagu.
Aku masih punya otak,
Untuk menerjemahkan persepsi inderaku tentang penderitaan.
Aku masih punya hidung,
Untuk mengendus tubuh – tubuh penuh kuman kekerasan dan keserakahan.
Aku masih punya lidah,
Untuk mengecap nafsu, ketamakan, cinta diri sendiri, kerakusan dalam cumbuan hangat.
Dan aku …
Perempuan tanpa tangan, kaki, pinggul dan gigi ini
Masih punya S-U-A-R-A!!!
Untuk bicara, menjawab, bertanya, menjerit, memaki, menyumpah, melengking, tertawa, berteriak, menyapa, dan bilang, “Stop tipu sa suda!!!”
Karena aku, perempuan ini adalah “PERTAPA”
Aku PERempuan dan namaku ‘TAnah PApua”

 

 

By' Bonfasius S. Yatipai

                                                           

Papua Dikawin Paksa dengan Indonesia, Segera ! Cerai

Papua dipaksa gabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat operasi trikora yang dicetuskan oleh suharto/sukarno sejak Tahun 1969, tanah papua paksa gabungkan ke Indonesia hanya karena kepentingan Ekonomi & Politik,kepentingan masa depan klonial Indonesia & imperial Amerika dengan merampas tanah papua,tanah papua dianeksasi jadi wilayah bagian timur dari klonial Indonesia karena kekayaan papua,hingga kini Indonesia jadi bonekanya Amerika, karena klonial Indonesia menyerahkan kekayaan papua kepada pihak Amerika lewat tanda tangan kesepakatan bersama yang dikenal dengan “Newyork Aggremen” akibat Kekayaan Alam Papua yang berlimpah seperti freeport Indonesia, tanah papua menjadi reputan pihak klonial & Imperial,tanah papua gabungkan paksa ke Indonesia dengan mengorbankan rakyat papua, orang papua dipaksa dengan todongan senjata untuk memilih NKRI pada saat pepera 1969 dilaksanakan,dewan musyawara pepera (DMP) yang dibentuk oleh Klonial Indonesia untuk eksekusi kegiatan pepera,sesuai dengan pengakuan salah satu pelaku korban Pepera Tahun 1969,Moses Kilangin,wilayah fak-fak papua,kami ditodong dengan senjata oleh Tentara Klonial Indonesia sehingga,kami memilih Negara kolonial Indonesia (NKRI) Pada Hal Hati kecil Kami menagis Untuk mau mendirikan negara west papua”ungkapnya Moses dalam bukunya,maka kegiatan pepera 1969 dinilai catat hukum & penuh manipulasi ,tanah papua jadikan kawasan Indonesia Bagian Timur,selain hasil pepera Thn 1969 tercatat rekayasa oleh klonial Indonesia, hasil pepera tersebut tidak memenuhi standar hukum Internasioanl,maka kebradaan Indonesia di tanah papua adalah illegal,hingga tahun 2012 sudah 51 tahun kolonial Indonesia mejajah tanah tanah papua dengan status yang tidak sah,selama kurun waktu itu,setelah papua papua paksa gabungkan dengan Indonesia, manusia papua banyak di bunuh oleh militer Indonesia,secara berutal & tidak manusia,pepera 1969 yang tercatat rekyasa itu menjadi pintu untuk memusnahkan orang papua,sampai saat ini Thn 2012 tercatat 5ribuah orang papua telah musnah,ribuan manusia papua terbunuh habis oleh militer Indonesia,orang papua papua ditembak mati oleh TNI/POLRI dengan moncong senjatanya,tidak pernah berakhir,orang papua ditembak dengan alasan sikap perlawanan rakyat papua lewat demo damai menentang kebradaan Indonesia ditanah papua dinilai tidak sah alias makar,orang papua menolak disebut sebagai warga Indonesia karena orang papua tidak pernah libatkan ketika Indonesia merdeka dari jajahan belanda,orang papua bukan Indonesia, orang papua menolak kebradaan Indonesia tanah leluhur orang papua,karena orang papua kawin paksa dengan Indonesia yang direstui oleh pihak-pihak tertentu atas dasar kepentingan mereka,sudah banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM),jadi kedatangan Indonesia mulai dari sabang sampai Amboina yang saat ini kokoh di tanah papua, tidak sah,selain menjajah tanah papua,Indonesia sedang memusnahkan orang papua dengan kekerasan,penindasan,penganiayaan,pemenjarahan,pemerkosaan,sampai sampai saat ini belum berakhir,demo damai orang papua orang papua untuk mengakui kemerdekaan 1961 selalu dinilai makar & teroris,sehingga orang papua yang sedang ikut aksi & pemimpin demontrasi selalu ditahan paksa hingga ditawaskan dengan alat Negara,tanpa memikirkan jaminan undang-undang tentang bebas ekspressy di era-demokrasi & reformasi yang berlaku Negara klonial Indonesia, Papua merdeka harga mati,ideology orang papua mau merdeka dari klonial Indonesia tdk akan padamkan. [reporter pena papua]

Sebuah gambaran perjalanan pertarungan antara Papua Merdeka - NKRI (1960-an )

 

 

 

Papua Island Photo Satellite

TANAHKU PAPUA BARAT..........................          NEGERIKU ELOK, PAPUAKU PENUH KEKAYAAN NEGERIKU ELOK, TANAKU SIBUR BURUNG CENDERAWASIH NYA YANG CANTIK MENAMBAH PESONA ALAMKU PAPUA ANGGREKMU YANG HITAM MANIS MANAMBAH AROMA HUTAN NEGERIKU INI.  

TANAH KU PAPUA BARAT.................. DISINILAH AKU DILAHIRKAN DISINILAH AKU DIBESARKAN DISINILAH ASALKU PAPUA KUINGIN BERBAKTI WAHAI NEGERIKU PAPUA BARAT………….. 

                                                             

Pemerintah Harus Ubah Pola Makan Masyarakat Papua

ilustrasi ubi jalar (foto:tanahsakti.blogspot.com)

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Daerah Papua Barat diminta segera mengembangkan kembali pangan lokal, seperti ubi jalar guna mencegah kelaparan, seperti dialami warga yang tinggal di sejumlah kampung di Kabupaten Tambrauw.

Ahli Gizi, Amalia mengatakan kelaparan di Tambrauw bisa jadi karena perubahan pola makan penduduk setempat. Kata dia, Pemda tidak boleh tergantung dengan beras dan harus bisa mengembangkan pangan olahan berbahan dasar ubi.

"Karena kelaparan, mereka makan itu beras. Kita harus meyakinkan mereka, makan itu tidak harus beras. Ia punya potensi daerah Papua, terkenal ikan air tawarnya, ikan air lautnya, umbi-umbian. Pemerintah daerah setempat harus bisa menciptakan satu aneka olahan yang bersumber pada umbi-umbian dan pengalokasian sesuai dengan musim," kata Amalia saat dihubungi KBR68H, Jakarta.

Sebelumnya, Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Sorong melaporkan ada 300 penderita gizi buruk dan busung lapar di Distrik Kwor Papua. Sebanyak 90-an orang di antaranya meninggal dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.

HOLDING COMPANY PAPUA AKAN DIBUBARKAN

Gubernur Papua, Lukas Enembe

Gubernur Provinsi Papua akan menyerahkan perusahaan daerah Rakyat Papua Sejahtera Holding Company ke Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti. Hal itu dilakukan karena dinilai sesuai dan perusahaan daerah itu memiliki aset dan sumber daya manusia yang mumpuni.  
“Saya sudah putuskan Holding semuaanya akan diserahkan ke Irian Bhakti, karena dia memiliki aset dan sumber daya manusia yang bagus,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (13/4).
Dia menilai, pemerintahan sebelumnya salah dalam mengatur holding. Pasalnya, selama ini orang-orang yang berada di dalam holding yang mengatur anak perusahaan.
“Di bawah holding kan ada anak perusahaan, tidak boleh orang holding yang mengatur anak perusahaan, ini jelas pelanggaran besar yang sedang terjadi. Seharunya mereka presentasikan apa yang mereka mau buat dan berapa yang mereka mau hasilkan ini tidak ada, tp langsung kasih dana. Tidak boleh itu, soalnya ini uang rakyat,” tandasnya.

Menanggapi itu, ujar Gubernur, dirinya akan menata kembali keberadaan holding di Papua, termasuk Perda yang mengaturnya, yang pasti akan diserahkan semuanya kepada PD Irian Bhakti.
Lanjutnya, sesuai laporan Sekretaris Daerah (Sekda) selama tiga tahun, PD Irian Bhakti mengalami peningkatan, dimana mendapat keuntungan sekitar Rp15 miliar. “Itu yang harus kita pakai, jangan pakai holding-holding yang tidak beres ini. Itu kan hanya kepentingan-kepentingan saja yang mereka bangun. Irian Bhakti akan kita jadikan holding baru bisa masuk dengan akan perusahaan, karena dia sudah miliki aset. Gubernur baru itu banyak gebrakan, jadi harus hati-hati,” kata Lukas Enembe dengan tegas.

33 SISWA SMA DI LANNY JAYA AKAN IKUT UN

Sebanyak 33 orang siswa SMU dari lima sekolah yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, Papua akan mengikuti Ujian Nasional (UN).
Kepala Dinas Pendidikan Lanny Jaya, Christian Sohilait mengatakan, pihaknya membagi peserta dalam tiga rayon yakni rayon Tiom, Pirime dan Maki. “SMU kan yang ujian dulu. Semua sudah siap. Soal sudah ada di ibukota kabupaten, Tiom. SMU yang ada di sana yakni SMU Pirime, Tiom, Maki, Pirime Balingga,” kata Christian Sohilait, Jumat malam (12/4).
Untuk peserta UN tingkat SMP menurutnya, ada 970 orang siswa dari 23 SMP dan dibagi menjadi sembilan rayon. Sementara untuk tingkatan SD ada 1.597 orang siswa dari 60 SD dan dibagi dalam 20 rayon.
“Secara keseluruhan kami siap melakukan UN semua tingkatakan. Kepsek dan guru sudah ada di tempat masing-masing. Tidak ada masalah. Untuk soal SMA meski belum didistribusikan, kami sudah berkomunikasi dengan polres yang ada di sana agar mengawal pendistribusian soal,” ujarnya.

Dikatakan, tahun ini semua soal UN untuk Kabupaten Lanny Jaya langsung masuk ke Tiom. Tidak lagi seperti tahun lalu yang melalui Wamena terlebih dahulu. Dana untuk UN sendiri sebesar Rp. 4 miliar. Sudah termasuk dana pengawas, transportasi distribusi untuk dinas hingga aparat kemanan yang mengawal soal hingga kembali ke dinas setelah UN selesai.
“Tahun lalu kan soal di Wamena. Nanti dari sana baru didistribusikan ke sekolah yang ada di Lanny Jaya. Kelulusan tahun ini juga beda dengan tahun lalu. Selama ini memang tidak murni hasil ujian. Tahun ini kita harap bisa kurang karena bupati ingin secara perlahan kita mempertahakankan kwalitas. Bupati punya visi adalah Lanny Jaya lima tahun kedepan jadi barometer pendidikan dasar. Tahun 2014 saya tidak mau tahu semua yang lulus harus bisa baca. Kegiatan di sekolah harus jalan. Jangan nanti dekat ujian baru guru aktif,”

Noken, Tas Khas Papua Warisan Budaya

Setelah batik dan wayang, kini giliran noken dari Papua mendapat pengakuan dari Unesco sebagai warisan dunia asli Indonesia. Pemerintah pun membangun museum noken untuk melestarikan warisan budaya Papua ini.

Informasi yang dihimpun Liputan 6 SCTV Jumat (12/4/2013), Unesco kemudian mengakui noken sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia kategori warisan budaya yang perlu dilestarikan pada 4 Desember 2012.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, yang menyerahkan piagam sertifikat Unesco kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal.

Noken terbuat dari serat akar kayu dan dimiliki semua suku di tanah Papua, yang jumlahnya sekitar 250 suku.

Tas noken yang menjadi warisan budaya itu dijual Rp 300 ribu untuk ukuran besar, dan Rp 100 ribu untuk ukuran kecil. Tas serbaguna itu dirajut dengan tangan sehingga membutuhkan waktu lama untuk membuat satu tas.

Benny Wenda Menuntut Papua Merdeka

50 tahun perjuangan Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia adalah satu diantara konflik terpanjang yang hingga kini masih terjadi di dunia. Aktivis di pengasingan Benny Wenda mencoba menarik perhatian dunia.

Mengenakan kaos bermotif Papua, potongan Benny Wenda gampang dikenali di jalanan Melbourne. Kini dia sedang menjalani tur dunia terbaru, mencoba menarik perhatian dunia.
Ada perasaan hening penuh damai sekaligus keputusasaan saat dia menjelaskan situasi yang dialami rakyat Papua Barat.
“Anda tidak bisa berburu dan berkebun setiap hari, ke manapun anda pergi ada pos penjagaan militer, di mana-mana,“ kata dia. “Ke manapun anda pergi, intel mengawasi dan memonitor apa yang anda kerjakan.“
Papua Barat dulunya adalah bekas koloni Belanda, yang secara efektif diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962 melalui perjanjian yang dibuat oleh Amerika. Melalui referendum kontroversial pada tahun 1962, Indonesia mengontrol penuh wilayah itu. Hingga sekarang konflik masih berlanjut antara Organisasi Papua Merdeka OPM dengan tentara Indonesia.
Bukan Tanpa Alasan
Wenda lahir di desa Baliem di pusat dataran tinggi Papua Barat pada tahun 1975. Dia mengatakan, dirinya secara terpaksa sejak muda menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia.
“Bibi saya diperkosa di depan mata saya,“ kata dia.“Ibu saya dipukuli di depan saya. Saat itu saya berusia lima tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menangis.”
Ketika militer Indonesia membombardir desa Benny pada akhir 1970 an, keluarganya bersama ribuan orang lainnya dipaksa hidup bersembunyi di hutan.
Pengalaman inilah yang mengobarkan semangatnya untuk mencari kebenaran dan mencoba memerdekakan rakyatnya dari penindasan.
“Saat itulah saya berdiri dan mengatakan: ini tidak adil,” kata Wenda. ”Saya sekolah, belajar dan mulai berjuang untuk kemerdekaan rakyat saya.“
Wenda menjadi seorang pemimpin perwakilan sukunya pada tahun 1999, selama periode yang dikenal sebagai “Musim Semi Orang Papua,” masa ketika semakin banyak aksi damai menuntut kemerdekaan.
Tak lama kemudian dia dipenjara, ditangkap karena dituduh ikut merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Dia menyebut penahanan itu bermotif politik dan pengadilan atas dirinya adalah pengadilan yang tidak adil. Organisasi Fair Trials International mendukung klaim Wenda.
Ketika di penjara, ia menulis sebuah lagu bagi para pendukungnya. Salah satu lirik lagu itu berisi: “Bagaimana sekarang saya bisa menolong rakyat jika saya terkurung?”
Setelah beberapa bulan dalam tahanan isolasi, Wenda berhasil melarikan diri. Dia kabur ke Papua Nugini dan kemudian dengan dibantu oleh LSM Eropa melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia kemudian mendapatkan suaka politik.
Kampanye Perubahan
Dalam pengasingan, Wenda mendirikan “Papua Barat Merdeka“ yang berkampanye menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dan diakhirinya pelanggaran HAM, yang kata dia semakin memburuk. Tahun lalu saja, 22 aktivis tewas dibunuh., tambah Wenda.
Beberapa kalangan memperkirakan sebanyak setengah juta orang Papua terbunuh sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu, dan organisasi HAM terus menerima laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan tentara Indonesia.
“Situasi HAM semakin memburuk setiap hari,” kata Wenda. ”Orang Papua Barat kini sekarat di atas jalanan di tangan polisi. Dengan membunuh orang Papua mereka mendapat pangkat dan promosi.”
Banyak kepentingan Indonesia dan dunia di Papua Barat yang didasari atas kekayaan alam wilayah itu, dengan mengeksploitasi emas, tembaga, minyak dan penebangan hutan. Kepentingan ekonomi ini, sejalan dengan kepentingan strategis banyak Negara, sehingga membuat isu Papua Barat jauh dari sorotan.
Menyebarkan Kata
Wenda kini mendorong akses lebih besar bagi media asing dan organisasi HAM agar bisa bekerja di Papua.
“Selama 50 tahun terakhir para wartawan (asing-red) dilarang masuk,“ kata dia. “Kenapa Indonesia takut membolehkan para wartawan? Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Jika mengkampanyekan demokrasi, maka sebuah negara demokratis seharusnya boleh bagi wartawan manapun.”
Kedutaan Indonesia di Australia menolak permintaan Deutsche Welle untuk memberi komentar atas pernyataan Benny Wenda. Mengenai akses media ke Papua Barat mereka mengatakan tidak ada larangan bagi media asing, sambil menambahkan bahwa dua tahun terakhir ada enam wartawan yang diperbolehkan berkunjung ke sana.
Sebagai pemimpin politik di pengasingan, Benny Wenda terus menerima informasi dari para pemimpin di dalam Papua Barat dan dia menggunakan kampanye internasional untuk membawa pesan mereka kepada para politisi dan komunitas di seluruh dunia.
“Pesan saya sederhana,” kata dia. “Rakyat saya telah menangis meminta kemerdekaan selama 50 tahun. Dunia perlu membuka mata mereka dan mendengarkan tangisan rakyat saya yang menginginkan kemerdekaan.“
“Saya sangat percaya bahwa kekuatan rakyat akan bisa mengubah keadaan, dan suatu hari rakyat saya akan bebas.“

Bocah tewas tertimpa tembok sekolah di Tangerang

Dua bocah, Albi Maliki (5) dan Rangga Adi Permana (5) tertimpa tembok saat sedang bermain di TPA Al-Bayini Jalan Masjid Al-Bayido RT 3/3, Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Nahas, Rangga mengembuskan napas terakhir saat menuju ke rumah sakit dan Albi mengalami patah tangan dan luka robek di kepala.

Menurut paman Rangga, Deri Wijaya (23), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Saat jam istirahat, Rangga dan Albi bermain di tembok pagar setinggi dua meter dengan tebal 30 cm. Diduga fondasi tembok sudah rapuh.

"Saat itu juga Rangga sedang berada di dekat tembok. Akhirnya Rangga dan Albi tertimpa tembok itu," kata Deri ketika ditemui di rumah duka di RT 2/RW 5, Kelurahan Surimara Selatan, Jumat (12/4).

Ditambahkan Deri, Rangga yang merupakan anak kedua pasangan Dede Apriyani (30) dan Rian Permana (35), ketika bermain tidak diawasi gurunya. Pihaknya pun akan menuntut pertanggungjawaban TPA. "Ya kita minta sekolah bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara pihak perwakilan TPS Al-Bayini Jainal Arifin mengaku akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dia mengaku memang pagar tembok tersebut sudah rapuh. "Pada prinsipnya, pihak bekolah akan tanggung jawab dari mengurus jenazah sampai pemakaman. Pagar itu bangunan lama, mungkin bebannya keberatan jadi rubuh," ujarnya.

Kapolsek Ciledug Kompol Abdoel Harris Jakin mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi di TKP. "Usia bangunan pagar sudah 20 tahun, pondasinya juga rapuh. Saat kejadian, guru yang berjumlah dua orang masih mengajar siswa lainnya, karena itu tidak mengawasi,"

HIJAU ALAMKU YANG HILANG

Kemana semua larinya pemandangan hijau disekitarku? Berubah menjadi tempat tempat hunian dan bangunan lainnya. Mungkin tidak ada salahnya untuk sebuah negri yang berkembang. Yang salah adalah pengaturannya, sehingga semua menjadi tak beraturan yang akhirnya merusak semua tatanan alam,

Sangat mudah mengeluarkan himbauan berkampanye menyerukan untuk penghijauan di halaman sendiri, semudah kita merusak alam itu sendiri. Tapi dalam melaksanakannya tidak begitu.,membicarakan tentang hijaunya negri ini yang sudah mulai berubah menjadi sebaliknya tidak akan terlalu menjadi hal yang terlalu penting karena kesibukannya masing masing.

Banjir..longsor adalah sebagian kecil akibat dari hijaunya alamku yang hilang. Siapa yang harus disalahkan ? Rame rame menyalahkan dan menghimbau ini dan itu. Mengeluarkan peraturan wajib tanam 1000 pohon pun tak akan menghasilkan apa apa tanpa pergerakan nyata yang dimulai dari diri kita sendir, dan Sadar akan penting memiliki alam negri yang hijau harusnya mampu untuk menggerakkan kita untuk mulai peduli dengan hijaunya alam sekitar kita..jangan pernah berhenti untuk memperkecil kerusakan lingkungan satu pohon 1000 kehidupan.